Jurnal yang berjudul Implementasi Undang Undang Keparwisataan Dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Di Provinsi Bali ini berbicara tentang bagaimana macam-macam tugas fungsi dan tujuan dari pentingnya pembentukan suatu badan yang fokus menangani bidang pariwisata di Indonesia terutama di Provinsi Bali, Bali memang dikenal sangat identik dengan pesona pariwisata yang sudah tidak diragukan lagi dan telah mendatangkan ribuan wisatawan dari mancanegara setiap tahunnya, sehingga Penulis dalam hal ini membahas bagaimana pariwisata di Bali ini dikelola secara baik dengan badan yang dibentuk oleh Pemerintah melalui Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Di Provinsi Bali sendiri sebelum dibentuknya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 telah dibentuk suatu Badan Non-Pemerintahan yaitu Badan Pariwisata Bali atau BTB (Bali Tourism Board) yang tujuannya mewadahi berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, baik individu maupun organisasi penunjang pariwisata di Bali untuk memajukan Pariwisata Bali yang nantinya untuk memakmurkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bali. Kemudian melalui Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 yang kemudian digantikan oleh Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 memberikan wewenang Pemerintah Daerah untuk membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sehingga Badan Pariwisata Bali ( Bali Tourism Board ) yang telah lahir lebih dahulu, akan menjadi Embrio untuk terbentuknya suatu Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) mengingat di dalam amanat yang terkandung di dalam Pasal 43 ayat (1) yang mengamanatkan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) ini tidak akan terjadi tumpang tindih dalam kewenangannya mengingat antara Badan Pariwisata Bali dengan Dinas Pariwisata Bali memiliki masing-masing tugas sehingga akan mempercepat pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dalam rangka memenuhi kebutuhan pariwisata dan tuntutan masyarakat untuk memajukan pariwisata di Bali.
Di dalam bagian pendahuluan penulis berbicara bagaimana politik hukum di Indonesia yang mana merupakan peninggalan bangsa Belanda dikatakan lebih mundur dibandingkan bangsa-bangsa lain bekas jajahan Inggris dan Perancis sehingga terjadi banyak ketertinggalan yang dialami oleh Bangsa Indonesia terutama dalam bidang hukum disalahkan akibat jajahan Belanda pada masa lampau, menurut saya hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai indikator utama dalam hal kemunduran yang dialami oleh Bangsa Indonesia, sebab suatu kemajuan dalam hal ini Indonesia tidaklah mudah mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk salah satu terbesar di Dunia dan juga memiliki ribuan suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, sehingga menurut pendapat saya hal tersebut yang sebenarnya menjadi salah satu kendala kenapa Hukum di Indonesia belum dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, tidak seperti Negara bekas jajahan Perancis dan Inggris.
Dalam beberapa bagian di jurnal penulisan ini terdapat banyak kesalahan penulisan kata seperti tidak diberikan spasi di awal kalimat sehingga menyambung dengan . (titik) dan terdapat beberapa kata salah dalam pengejaannya.
Dalam bagian Pendahuluan di alinea atau paragraf kedua yang dilanjutkan paragraph ketiga dirasa kurang mengandung kesinambungan atau kurang saling berhubungan antara paragraf kedua dan ketiga sehingga kurang nyaman ketika dibaca.
Dalam Jurnal ini tidak begitu memuat urgensi terkait dengan peristiwa bagaimana suatu badan yang berkaitan dengan suatu Badan Pariwisata harus segera diberikan pemecahan masalah, dan penulis hanya berulang kali membandingkan dan menjelaskan secara yuridis bagaimana semestinya, sehingga kurang memberikan minat bagi para pembaca.
Tabel yang digunakan sebagai data perbandingan yang dipaparkan penulis sudah tepat dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat menganalisis dengan mudah bagaimana peran baik tugas maupun fungsi dari masing-masing Badan.
Penulis juga telah tepat dalam menentukan metode penelitian dengan cara penelitian hukum normatif yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hal kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis, penulis memberikan kesimpulan yang cukup baik dalam memberikan saran berupa rujukan Badan Pariwisata Bali (Bali Tourism Board) untuk dijadikan sebagai cikal bakal terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah yang diamantkan oleh Undang Undang Nomor 10 tahun 2009.