Ilmu Sosial Dasar (Communication Studies)

Capaian Pembelajaran

Ilustrasi tujuan pembelajaran

  1. Mahasiswa bisa mengerti dan memahami prinsip dasar Filsafaat Ilmu Sosial sebagai landasan mengerti dan memahami berbagai fenomena sosial kontemporer.
  2. Mahasiswa mampu memahami berbagai konsep ilmu sosial yang akan digunakan sebagai instrumen untuk memetakan berbagai problematika sosial kemasyarakatan.

 

Bale-bale

Selamat malam, Mas Sulhan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan :
1) Haris Hananto Susilo / 399325
2) Sri Handayani Listyaningtyas / 394602
3) Annisa Astri Hermantyo / 399317
4) Akwilla Saraswati Sukmono / 394577
5) Nurry Aidawardhani / 399342
6) Yustinus Kresna / 394592

akan mengutarakan hasil diskusi kami mengenai setuju atau tidak setuju jika pengedar narkoba harus dihukum mati.

Narkoba, zat adiktif yang penggunaannya semakin meluas, tanpa melihat rentang usia pemakainya. Penggunaannya bebas dan cukup mudah didapat apabila kita sudah mengetahui koneksi dari pengedarnya. Sadar atau tidak, narkoba hadir di kehidupan kita. Pengedar narkoba berada di sekitar kita tanpa disadari dan acap kali melakukan bisnis haram tersebut secara tersembunyi dan sangat terorganisir. Kegiatannya dilakukan dengan berbagai cara yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya, dan tempat penyebarannya tak hanya tempat-tempat yang bersifat tertutup dan rahasia. Saat ini, narkoba menyebar secara luas di setiap waktu dan di setiap tempat.
Peredaran narkoba di Indonesia sendiri menunjukkan peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Pengguna narkoba pada tahun 2014 silam berjumlah 4,1 juta jiwa. Dan pada tahun 2015, terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 5,8 juta jiwa. Data ini dikemukakan oleh Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Dadan Farid, dalam laman berita Warta Kota (11/4/2016).
Dari data tersebut dapat terlihat bahwa, terdapat kenaikan yang signifikan dalam kegiatan peredaran narkoba. Hal ini membuat gerah pemerintah Indonesia hingga akhirnya memutuskan untuk memberi hukuman mati pada pengedarnya. Namun demikian, hal ini memicu berbagai polemik dalam masyarakat. Eksekusi hukuman mati dianggap sedikit berlebihan bagi beberapa kalangan. Hal ini kemudian mulai dikaitkan dengan HAM dan ideologi agama-agama tertentu. Lantas, patutkah hukuman mati diberikan kepada pengedar atau gembong narkoba? Menurut kami, hukuman mati bagi para pengedar narkoba merupakan tindakan tepat dan harus segera direalisasikan.
Kelompok kami melihat dari kacamata hukum di Indonesia, dimana hukum di Indonesia terdapat tingkatan-tingkatan tertentu bagi para pelaku kejahatan. Pengedaran nakoba termasuk dalam kejahatan tingkat tinggi dimana tidak hanya merugikan orang tersebut, namun merugikan banyak orang dan masa depan bangsa Indonesia. Seperti yang tertera pada UU RI No 35 tahun 2009 pasal 113 (ayat 1 dan 2) dan 118 (ayat 1 dan 2) bahwa pengedar narkotika golongan 1 dan 2 layak dipidana mati. Dengan mempertimbangkan bahwa apa yang telah mereka perbuat itu berdampak luas.
Bahaya narkoba ini tak hanya berdampak pada pemakainya saja, tapi juga pada kelangsungan hidup generasi bangsa. Tak hanya mematikan secara fisik, narkoba juga merusak moral bangsa. Pengedar narkoba memang selayaknya diberi hukuman mati. Alih-alih merasa jera, banyak gembong narkoba yang tetap memasarkan produknya dengan bebas di dalam jeruji penjara. Menhan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, pernah berujar, ”Sudah pantas pengedar dihukum mati. Di dalam saja masih mengedarkan gimana kalau di luar.”
Peredaran narkoba di sekitar kehidupan sudah saatnya dihentikan. Saatnya mulai memikirkan generasi bangsa bebas dari narkoba. Apabila tidak dilakukan dengan tindakan yang keras, kisah narkoba di Indonesia akan terus berulang-ulang, oleh karena itu pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba merupakan tindakan yang tepat, karena mau sampai kapan narkoba merusak bangsa kita?

Assalamualaikum wr wb, selamat malam mas.. kami dari kelompok, yang beranggota :
Adelia Rahma Santoso ​(NIM 16/394574/SP/27180)
Yunica Murti Nastiti ​​​(NIM 16//394605/SP/27211)
Hasna Alya F. ​​​(NIM 16/399328/SP/27461)
Kezia Mariska P. ​​​(NIM 16/29451/SP/27197}
Zovin Chen ​​​(NIM 16/399351/SP/27484)
Aditya Maulana ​​​(NIM 16/399312/SP/27445)
Geolana Wijaya K.​​​(NIM 16/394586/SP/27192)

akan menyampaikan hasil diskusi mengenai kebijakan hukuman mati terhadap pengedar narkoba. Secara umum, pandangan kelompok kami terhadap kebijakan hukuman mati bagi pengedar narkoba adalah pro atau setuju. Berikut ini beberapa alasan yang mendasari kami mengapa memilih menyetujui adanya kebijakan hukuman mati :
Pertama, ketidakefektifan hukuman penjara bagi para pengedar narkoba. Dalam prakteknya, kita dapat berkaca dari kebijakan pemerintah Filipina. Presiden Filipina yang sekarang, Rodrigo Duterte, sudah menewaskan lebih dari 300 pengedar narkoba sejak resmi memimpin Filipina pada 30 Juni 2016. Ia menggalakkan kampanye untuk membasmi ratusan ribu pengedar narkoba. Bahkan ia memberikan uang untuk mayat-mayat penjahat narkoba tersebut. Meski menuai kecaman dari berbagai negara, tindakan Duterte sangatlah efektif dalam memerangi narkoba, apalagi Filipina terkenal sebagai wilayah transit bandar narkoba. Dari sini dapat kita pahami bersama bahwa hukuman mati terbukti dapat menimbulkan efek jera bagi para pengedar narkoba. Buktinya, sehabis masa tahanan dan dibebaskan dari penjara, para pengedar narkoba kembali melakukan aksi nakalnya. Bahkan lebih parahnya, ketika mereka sedang menjalani masa tahanan, mereka tetap melakukan pengedaran narkoba dengan bantuan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kedua, seorang pengedar narkoba bisa disamakan atau bahkan lebih buruk dari seorang pembunuh, karena dia dengan sadar dan sengaja tak mempedulikan nasib orang lain yang mengkonsumsi narkoba. Lalu mengapa masih terdapat segelintir kelompok yang mengatakan bahwa tidak adil jika satu nyawa pengedar narkoba dibandingkan dengan jumlah konsumen narkoba yang jumlahnyanya terus bertambah? Jika sejak awal dia sadar bahaya narkoba, tentu dengan penuh rasa tanggung jawab dan moral, dia tidak akan pernah terpikir untuk mencoba apalagi berkomitmen untuk berkecimpung di dunia distribusi narkoba. Dalam hal ini, kekurangan ekonomi dan pekerjaan tak bisa dijadikan alasan karena masih banyak pekerjaan halal lain yang bisa didapatkan jika mau berusaha.
Ketiga, memenjarakan manusia seumur hidup sama artinya dengan membebani negara dengan biaya tanggungan kehidupan mereka selama menjalani tahanan. Mari kita asumsikan, biaya porsi makan seorang tahanan adalah Rp15.000 untuk tiga kali makan dalam sehari. Jika diakumulasikan, dalam sepuluh tahun biaya yang dikeluarkan negara untuk makan seorang tahanan saja sudah mencapai Rp54.000.000. Bayangkan saja jika terdapat 100 orang narapidana, maka negara sudah menghabiskan biaya sekitar 5 milyar, jumlah yang cukup untuk membangun satu sekolah berkualitas atau sebuah rumah sakit yang memadai.
Keempat, dengan adanya hukuman mati, maka kita memutus rantai peredaran narkoba dari akarnya secara langsung. Walaupun biaya untuk melaksanakan hukuman mati terbilang cukup mahal yaitu mencapai Rp200 juta per-pidana, hal itu tidak masalah karena sebuah akar kejahatan telah dimusnahkan. Dengan menghukum mati para pengedar narkoba, maka proses transaksi narkoba akan menurun dan secara konkret merupakan upaya negara dalam mencegah kemungkinan generasi penerus bangsa untuk terlibat dalam praktik jual-beli narkoba dikemudian hari.
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sudah sepantasnya diberlakukan pada para pengedar narkoba, dengan mempertimbangkan beberapa alasan, yaitu: ketidakefektifan hukuman penjara, tingkat keadilan hukuman jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh para pengedar narkoba, mengurangi beban negara dan alokasi biayanya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, dan memutus rantai peredaran narkoba.

Referensi:
http://candrawiguna.com/mengapa-menolak-hukuman-mati/ Diakses dari (25/08/2016)
http://plus.kapanlagi.com/cara-presiden-filipina-berantas-narkoba-ini-bikin-dunia-ngeri-31659f.html Diakses dari (25/08/2016)
http://news.detik.com/berita/2835031/ini-rincian-biaya-eksekusi-mati-sebesar-rp-200-juta-orang Diakses dari (25/08/2016)

Bale-bale sebelumnya

Anggota

80 Anggota