Bagaimana mengatur konvergensi media melalui kebijakan?
Internet sangat efektif untuk menggerakkan opini publik saat ini. Dengan karakter internet yang selalu berkembang, bisa jadi Internet kemungkinan akan steril dari segala bentuk regulasi. Aturan tidak boleh hanya dibuat oleh negara, tetapi juga disetujui oleh para penggunanya yang harus menemukan konsensus dalam berbagai hal (Nugroho, Siregar, & Laksmi, 2013, p.viii-ix). Jadi, intinya adalah proses pembentukan kebijakan tentang konvergensi media seharusnya melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses perumusannya. Apabila tidak, protes dari masyarakat akan terus berdatangan seperti UU KPK yang baru. Hal yang perlu dirumuskan bersama dalam konvergensi media yaitu:
1. Arsitektur Internet yang ada untuk mendukung akses internet ke seluruh Indonesia (Nugroho, Siregar, & Laksmi, 2013, p.117)
2. Kepemilikan, konten, dan infrastruktur, termasuk sanksi yang akan diberikan saat ada pelanggaran (Nugroho, Siregar, & Laksmi, 2013, p.132)
3. Roadmap dan alokasi kanal yang jelas untuk mencegah adanya monopoli media (medium) baru (Nugroho, Siregar, & Laksmi, 2013, p.viii)
4. Kanal yang digunakan masyarakat untuk mengawasi konten demi meningkatkan kualitas media (Nugroho, Siregar, & Laksmi, 2013, p.viii)

Daftar Pustaka

Nugroho, Y., Siregar, M. F., & Laksmi, S. (2013). Memetakan Kebijakan Media di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJqcnM_ZPoAhUXyDgGHUc5DLkQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fcipg.or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2FMEDIA-1-Kebijakan-Media-2012.pdf&usg=AOvVaw0fA1QjA3VF1BlGfNZIjSEm