Kajian tentang Politik Keamanan dan Pembangunan merefleksikan kembali esensi dan arah pembangunan politik sebagai public goods. Keamanan adalah nilai tertinggi dari public goods ini. Dalam khasanah ilmu politik maupun praktis, kajian ini mengeksplorasi konstruksi keamanan (security and defense studies) dalam kacamata ilmu politik dan menitik-beratkan elaborasi elemen-elemen pembahasan keamanan dan pembangunan dalam skema yang secara populer dikenal sebagai reformasi sektor keamanan (security sector reform). Tujuan mendasar adalah mengintegrasikan keamanan sebagai serangkaian proses pembangunan yang menjamin hak-hak sipil masyarakat dalam kerangka demokrasi.

Sebagai kajian keilmuan, mata kuliah ini dihadirkan untuk memberikan konstruksi pemahaman secara utuh tentang paradigma dan filosofi bernegara. Negara adalah entitas politik yang merepresentasikan pertemuan antara tiga elemen mendasar; teritorial (fisik, penduduk), organisasi dan ide. Pertautan ini pula meletakkan negara sebagai entitas yang “ legitimate use of force” untuk menata kecenderungan pola sebaran kuasa yang anarkhi. Dalam dinamika global, (neo)-liberalisasi telah membawa penyebaran kekuasaan dari negara ke aktor-aktor non-negara telah mendorong sejumlah konflik kekerasan baik dalam bentuk low and mid-intensity conflict maupun kecenderungan bergesernya keamanan dari public goods ke private goods.

Di tingkat lokal Indonesia, telah memiliki sejumlah pengalaman buruk dari praktek regime otoritarian Orde Baru. Pergeseran entitas negara-bangsa secara sistemik menuju privatisasi dalam segala bidang telah membawa fase involusi institusi bernegara yang akut kedalam  supremasi regime seperti praetoritarian, otoritarian birokratis, negara birokrasi militer, military otoritarianism, dll. Sehingga, politik keamanan yang diperkenalkan hampir dipastikan tidak mampu membawa agenda pembangunan Indonesia dalam pemenuhan rasa aman dan nyaman di tingkat warganegara. Kritik atas dinamika ini telah membawa fase sejarah reformasi Indonesia mengagendakan “ reformasi sektor keamanan” melalui reformasi institusi-institusi keamanan seperti; militer, polisi dan intelijen di reform kembali dalam standart HAM dan Demokrasi. Reformasi Sektor Keamanan sebagai fokus dalam kajian politik keamanan dan pembangunan ini didasari secara praktis, memiliki sejumlah keterbatasan. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya ilmuwan politik yang menaruh perhatian terhadap konsekuensi lanjut di tataran praktis terhadap isu-isu mendasar seperti management pertahanan dan keamanan, tata kelola perbatasan, tata kelola energi maupun tata kelola pangan yang secara hakiki lekat dalam keseharian setiap warga bangsa.

Dengan demikian, Politik keamanan dan pembangunan menjadi kebutuhan konseptual dan praktis dalam membawa arah dan penataan reformasi keamanan. Tawaran mata kuliah ini menjadi pintu masuk dalam mengenal dan mengkaji secara mendalam interrelasi keamanan dan pembangunan dan reformasi sektor keamanan berikut elaborasi ragam isu strategis yang muncul.