Maaf mbak saya baru diapprove jadi baru bisa ngrim tuga yang review polgov talks lewat kolom diskusi, karena tidak bisa diopload lewat kolom penugasan. makasih mbak.


REVIEW POLGOV TALKS SESI 3 :
“Teknologi, Pelayanan Publik dan Partisipasi Warga”
Tulisan ini bertujuan untuk mereview hasil dari Polgov Talks sesi ketiga yang dilaksanakan pada 09 Maret 2018 bersama narasumber Jan Ramos Pandia salah satu perwakilan dari aplikasi cerdas bernama Qlue, selain mereview penulis mencoba melakukan telaah kritis untuk melihat paradoks dari kemajuan teknologi dan juga sistem kerja Qlue. Adapun sistem kerja dari Qlue tidak terlepas dari akses internet guna melakukan penjaringan data, menganalisa data kemudian melakukan visualisasi, kesemuanya itu demi terwujudnya pelayanan publik berbasis teknologi, dengan kata lain semangat Smart City yang digembar-gemborkan dapat terwujud menggunakan bantuan aplikasi Qlue. Jakarta sebagai ibu kota negara yang menampung lebih dari 10 juta jiwa tentu memiliki kompleksitas permasalahan yang rumit untuk dijangkau pemerintah secara cepat, sehingga pemerintah DKI Jakarta kemudian berupaya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sebuah instrumen pelayanan publik, agar kiranya tercipta responsifitas pemerintahan secara cepat dan tepat. Tepatnya pada tanggal 21 Februari 2016 pemerintah DKI Jakarta menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan swasta bernama Qlue. Peran dari Qlue layaknya intermediary yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, setiap tuntutatan ataupun keluhan masyarakat seperti masalah kemacetan, banjir, jalan berlubang, jembatan anjlok dan lain sebagainya dapat disampaikan melalui Qlue dan secara otomatis pemerintah langsung menerimanya sebagai sebuah input untuk ditindak lanjuti.
Fenomena cepat tanggap dalam bingkai Smart City ini, merupakan sebuah konsekuensi dari kemajuan teknologi yang dinamai Revolusi Industri 4.0. tentu suatu kemajuan tidak berdiri sendiri melainkan menghadirkan suatu tantangan atau bahkan distruption baru bagi eksistensi yang lain, distruption dari kemajuan teknologi ataupun revolusi industri 4.0 tidak hanya terbatas pada aspek persaingan ekonomi seperti persangingan antara perusahaan penyedia jasa transportasi dan bahkan penyedia jasa jual-beli online, lebih dari itu adanya distruption pada aspek sosial politik sangat terasa, dimana publik tidak lagi diterjemahkan sebagai sebuah ruang sosial masyarakat secara nyata namun hanya didudukan pada kerangka aplikasi, kondisi ini tentu berdampak pada pertumbuhan demokrasi. Bersandar pada konsep democracy and human rights dari David Beetham bahwasanya demokrasi tidak hanya sekedar melakukan pemilihan umum, melainkan adanya populer control dan political equality , dalam hal ini populer control didasarkan pada kemampun masyarakat melakukan kontrol publik, sedangkan dari praktek Qlue sebagai pendukung terciptanya Smart City peran pemerintah lebih dominan untuk mengontrol publik yang terdefenisikan dalam bingkai aplikasi, artinya bagi yang tidak menggunakan aplikasi Qlue tidak teridentifikasi sebagai publik oleh pemerintah, sebab pemerintah terlalu fokus pada dinamika publik yang terbatas pada media Qlue itu sendiri. Secara bersamaan pemerintah dengan mudah mendapatkan informasi tentang masyarakatnya namun masyarakat tidak dapat mengontrol kinerja pemerintahan karena pengaplikasian tidak memunculkan bagaimana pemerintah melakukan aktivitas tata kelola pemerintahan.
Paradoks yang lain datang dari penganggaran. Diketahui bahwa Qlue merupakan perusahaan swasta yang pada mekanisme kerjanya tidak bebas nilai, sebaliknya menuntut adanya pembiayaan. Pada Polgov Talks beberapa waktu lalu, piahk Qlue tidak membahas soal nilai anggaran yang diterima dari pihak pemerintah Jakarta, tetapi sebagai sebuah analisa tajam, persoalan anggaran perlu diperhatikan, asumsi penulis anggaran APBD yang dialokasikan kepada pihak Qlue mencapai angka milyaran rupiah . Melihat jumlah yang besar bagi penulis sebaiknya pemerintah DKI Jakarta memikirkan kembali kerja sama dengan pihak Qlue, karena dalam ilmu politik praktek kerja Qlue tidak lebih dari aktor intermediary untuk menyambungkan input masyarakat kepada pemerintah. Sedangkan disisi lain anggaran APBD setiap tahunya dihabiskan mencapai anggka Rp. 107.000.000 sekali reses oleh DPRD-DKI Jakarta untuk melakukan Reses yang juga fungsinya untuk penjaringan input dari masyarakat secara langsung . Secara tidak langsung hal ini membuktikan bahwasanya pemerintah DKI Jakarta telah meneluarkan anggran secara bersamaan hanya untuk mendapatkan input dari masyarakat. Terlepas dari kelebihan cepat tanggap dari pemerintah kepada masyarakat, ternyata kerja sama tersebut memberikan beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan kembali.
Pada akhirnya penulis mengakui bahwa kemajuan teknologi tidak dapat ditolak untuk hidup di era modern agar mempercepat segala akses, namun paradoks yang muncul secara bersamaan tidak boleh kemudian dipandang sebelah mata.

REFERENSI
David Beetham. “Democracy and Human Rights”. Polity Press. Cambridge. 1999.

https://news.detik.com/berita/3097403/dana-reses-dprd-dki-2016-jadi-rp-107-juta-ahok-enggak-apa-apa
https://jakarta.bps.go.id/pressrelease.html